Skip to main content

Pelonggaran pembelian SUN private placement, indikasikan pemerintah butuh dana besar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menurunkan batas minimal penawaran pembelian Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana domestik yang dilakukan dengan cara private placement. Strategi ini, dinilai ekonom, mengindikasikan kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan.

Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana, menjelaskan, pemerintah sejatinya bisa memperoleh sumber pembiayaan melalui berbagai instrumen. "Utamanya dari penerimaan pajak, atau melalui penerbitan SUN biasa maupun dengan cara private placement," ujarnya, Selasa (7/5).

Namun, seperti yang diketahui, kinerja penerimaan pajak dalam negeri melempem di sepanjang kuartal I-2019 yaitu hanya tumbuh 1,8% year on year (yoy) atau sebesar Rp 249 triliun per akhir Maret. Hingga akhir tahun, pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun.

Oleh karena itu Fikri menilai, selain untuk memperluas basis investor dan nilai penerbitan, kebijakan pemerintah menurunkan batas minimal penawaran pembelian SUN private placement menunjukkan kebutuhan pemerintah terhadap sumber pembiayaan.

"Jika pemerintah memilih skema private placement, saya melihat itu mengindikasikan kebutuhan pemerintah terhadap dana yang lebih besar dalam waktu lebih cepat," ujar Fikri.

Setali tiga uang, Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah sepanjang tahun ini cukup besar. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu, nilai SBN yang jatuh tempo sepanjang tahun ini saja mencapai Rp 382,74 triliun. Namun, prospek penerimaan pajak tak begitu cerah jika berkaca dari realisasi periode Januari hingga Maret lalu.

Sementara, DJPPR mencatat sejak awal tahun hingga 25 April, baru ada empat seri SBN yang diterbitkan lewat mekanisme private placement dengan nilai kumulatif sebesar Rp 5,64 triliun. Sepanjang tahun lalu, pemerintah menerbitkan SUN private placement dengan total nilai sekitar Rp 41,05 triliun.

"Artinya, masih terbuka ruang untuk pemerintah menerbitkan SUN melalui private placement, terutama untuk jenis sukuk di mana potensi investornya cukup besar," kata dia, Selasa (7/5).

Namun, Mikail menilai, penerbitan SUN melalui skema private placement pada tahun ini semestinya tidak sebesar tahun lalu di mana volatilitas pada pasar obligasi dalam negeri begitu tinggi.

"Kalau tahun lalu kondisinya kan rupiah melemah tajam, yield juga naik sangat tinggi sehingga pemerintah cenderung menggunakan private placement untuk meraih dana. Tahun ini, kondisi yield cenderung menurun dan stabil," tutur Mikail.

Sementara, Fikri menilai, kebijakan pemerintah dalam menentukan skema penerbitan SUN ke depan sangat bergantung pada kondisi keuangan pemerintah serta kebutuhannya.


Tulisan diatas juga dapat dilihat pada tautan berikut:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ketidakpastian Global Dinilai Tak Ganggu Capital Inflow ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian global beserta perlambatan ekonomi dunia tahun ini diyakini tidak banyak mengganggu aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang atau emerging markets seperti Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Terkini Bank Indonesia, sejumlah strategi pelonggaran kebijakan moneter hampir di seluruh belahan dunia belum membuahkan hasil bagi perbaikan ekonomi dunia. Laporan itu memerinci, ketegangan ekonomi akibat perang dagang membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya akan mencapai 3,0% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,6% (yoy) berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF). Adapun perbaikan diyakini mulai terjadi pada 2020 dengan perkiraan naik tipis 3,1% (yoy). Sementara itu, Bank Indonesia sendiri masih cukup optimistis memprakirakan ekonomi dunia tahun ini bisa mencapai 3,2% (yoy), dan akan membaik atau rebound pada 2020 menjadi 3,3% (yoy). Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya volume perdagangan dunia, alhasil ...
Post a Comment
Read more

CDS Indonesia kembali naik dipicu situasi politik dalam negeri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sentimen global masih kuat menekan persepsi risiko investasi Indonesia bergerak ke level yang semakin buruk. Apalagi, kondisi politik dalam negeri yang memanas juga turut mengikis kepercayaan investor asing. Mengutip Bloomberg, indeks persepsi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun berada di level 108,75 pada perdagangan, Jumat (24/5). Dalam sepekan level tersebut naik 3,46 basis poin dan semakin meninggalkan level terendahnya di 82,40 sejak Maret lalu. Kompak, CDS Indonesia tenor 10 tahun juga cenderung naik ke level 183,00 pada perdagangan Kamis (23/5). CDS 10 tahun ini juga semakin meninggalkan level terendahnya di 157,85 sejak April lalu. Sekadar informasi, level CDS yang semakin tinggi menunjukkan kekhawatiran investor asing terhadap investasi di pasar Indonesia semakin tinggi. Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan kondisi politik dalam negeri yang sempat memanas memang mempengaruhi level CDS ja...
Post a Comment
Read more

PR Otoritas Fiskal dan Moneter Pasca Paket Kebijakan Ekonomi

Sinyal positif mulai disebarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia seiring dengan paket kebijakan ekonomi I dan II yang telah diumumkan pada 9 dan 29 September lalu. Walaupun dinilai agak terlambat, namun setidaknya paket kebijakan yang diumumkan mulai menampakkan arah yang jelas, utamanya dalam mendorong perekonomian di sisi penawaran (supply side). Disamping itu, integrasi sisi fiskal dan moneter yang dalam satu tahun belakangan terlihat kurang padu, mulai memperlihatkan keselarasan bauran kebijakan sesuai dengan daya jangkaunya masing-masing. Walaupun begitu, baik pemerintah dan Bank Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) guna mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkesinambungan. PR Bagi Otoritas Fiskal Dari sisi pemerintah (atau dari sisi fiskal), paket kebijakan diwarnai oleh deregulasi utamanya bagi sektor investasi. Sayangnya, sepertinya hal ini baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang. Ini dikarenakan deregulasi lebih diarahka...
Post a Comment
Read more