Skip to main content

Uang Beredar Melambat, Likuiditas Dinilai Belum Ketat

Bisnis.com, JAKARTA – Perlambatan uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2019 yang hanya 7,1% (yoy), dibandingkan dengan bulan sebelumnya 7,3% (yoy) dinilai belum menandakan keterbatasan likuiditas saat ini.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, perlambatan ini terjadi pada uang kuasi, dan surat berharga selain saham. BI memerinci, bahwa uang kuasi memiliki pangsa terhadap M2 sebesar 74,4%, dengan nilai Rp4.468,8 triliun.

Angka ini melambat menjadi 7,0% (yoy), padahal Agustus 2019 masih tercatat 7,4% (yoy). BI menyatakan, perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan simpanan berjangka dan giro valuta asing (valas).

Masih dari laporan yang sama, Bisnis .commencatat, surat berharga selain saham juga melambat 45,4% (yoy) menjadi 39,1% (yoy) pada September ini. Hal ini disebabkan oleh perlambatan kewajiban akseptasi perbankan kepada korporasi non bank dalam rupiah.

Menurut ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana menyatakan, perlambatan saat ini sebenarnya terlihat karena penghimpunan dana perbankan lebih banyak dari surat berharga dibandingkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Meski demikian, Fikri menilai pergeseran itu bukan tanda yang menyatakan likuiditas sepenuhnya sedang seret.

“Ini bukan hanya ke pasar saham, tetapi juga ke pasar utang dan berbagai instrumen keuangan lain,” ujar Fikri kepada Bisnis.com, Kamis (31/10/2019).

Hal ini terlebih pertumbuhan uang beredar pada Agustus posisi M2 tercatat Rp5.933,0 triliun. Dalam laporan yang sama, BI juga mencatat, uang beredar dalam arti sempit (M1), September memang meningkat 6,9% (yoy) dari sebelumnya 6,6% (yoy) pada Agustus. Faktor pendorong peningkatan adalah giro rupiah sebesar 9,0% (yoy), dari bulan sebelumnya 7,1% (yoy).

Fikri menilai, yang perlu dilihat dari peredaran uang saat ini adalah perubahan gaya konsumsi masyarakat. Dia berpendapat, masyarakat khususnya di kota-kota besar tak lagi mengandalkan instrument pembiayaan dari uang kuasi. Masyarakat juga mulai beralih pada instrumen pembiayaan baru dan juga instrumen investasi baru berbasis elektronik.

“Hal-hal ini yang belum tercatat banyak dalam M2. Investasi juga sudah berubah dari deposito dan saham ke bentuk P2P lending, atau derivatif lain yang belum tercatat pada M2,” sambung Fikri.

Dia melihat jika visi pendalaman pasar keuangan sukses diselenggarakan Bank Indonesia, ke depan likuiditas akan lebih cair dan membawa tantangan baru. Salah satunya adalah meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sekarang juga masih dalam kisaran 40% dari PDB.

“Tak heran jika national saving kita masih rendah, sehingga investment saving-gap dari sisi domestik masih lebar. Sehingga dorongan terhadap sektor-sektor investasi dan konsumsi masih lemah,” tuturnya.

Dia menilai hal itu menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pasar keuangan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat pada instrumen keuangan. Oleh sebab itu, perlu kesadaran peningkatan kesadaran masyarakat mendorong pasar keuangan agar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

“Walau dikompensasi dengan masuk investasi asing namun hal itu menurunkan level optimal, relatif bisa didorong dari dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi kita terbatas dan bisa terjebak middle income trap,” jelasnya.


Tulisan diatas dapat dilihat pada:
https://finansial.bisnis.com/read/20191031/11/1165450/uang-beredar-melambat-likuiditas-dinilai-belum-ketat

Comments

Popular posts from this blog

Ketidakpastian Global Dinilai Tak Ganggu Capital Inflow ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian global beserta perlambatan ekonomi dunia tahun ini diyakini tidak banyak mengganggu aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang atau emerging markets seperti Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Terkini Bank Indonesia, sejumlah strategi pelonggaran kebijakan moneter hampir di seluruh belahan dunia belum membuahkan hasil bagi perbaikan ekonomi dunia. Laporan itu memerinci, ketegangan ekonomi akibat perang dagang membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya akan mencapai 3,0% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,6% (yoy) berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF). Adapun perbaikan diyakini mulai terjadi pada 2020 dengan perkiraan naik tipis 3,1% (yoy). Sementara itu, Bank Indonesia sendiri masih cukup optimistis memprakirakan ekonomi dunia tahun ini bisa mencapai 3,2% (yoy), dan akan membaik atau rebound pada 2020 menjadi 3,3% (yoy). Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya volume perdagangan dunia, alhasil ...

CDS Indonesia kembali naik dipicu situasi politik dalam negeri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sentimen global masih kuat menekan persepsi risiko investasi Indonesia bergerak ke level yang semakin buruk. Apalagi, kondisi politik dalam negeri yang memanas juga turut mengikis kepercayaan investor asing. Mengutip Bloomberg, indeks persepsi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun berada di level 108,75 pada perdagangan, Jumat (24/5). Dalam sepekan level tersebut naik 3,46 basis poin dan semakin meninggalkan level terendahnya di 82,40 sejak Maret lalu. Kompak, CDS Indonesia tenor 10 tahun juga cenderung naik ke level 183,00 pada perdagangan Kamis (23/5). CDS 10 tahun ini juga semakin meninggalkan level terendahnya di 157,85 sejak April lalu. Sekadar informasi, level CDS yang semakin tinggi menunjukkan kekhawatiran investor asing terhadap investasi di pasar Indonesia semakin tinggi. Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan kondisi politik dalam negeri yang sempat memanas memang mempengaruhi level CDS ja...

PR Otoritas Fiskal dan Moneter Pasca Paket Kebijakan Ekonomi

Sinyal positif mulai disebarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia seiring dengan paket kebijakan ekonomi I dan II yang telah diumumkan pada 9 dan 29 September lalu. Walaupun dinilai agak terlambat, namun setidaknya paket kebijakan yang diumumkan mulai menampakkan arah yang jelas, utamanya dalam mendorong perekonomian di sisi penawaran (supply side). Disamping itu, integrasi sisi fiskal dan moneter yang dalam satu tahun belakangan terlihat kurang padu, mulai memperlihatkan keselarasan bauran kebijakan sesuai dengan daya jangkaunya masing-masing. Walaupun begitu, baik pemerintah dan Bank Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) guna mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkesinambungan. PR Bagi Otoritas Fiskal Dari sisi pemerintah (atau dari sisi fiskal), paket kebijakan diwarnai oleh deregulasi utamanya bagi sektor investasi. Sayangnya, sepertinya hal ini baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang. Ini dikarenakan deregulasi lebih diarahka...