Skip to main content

Relaksasi Kebijakan Makroprudensial Masih Terbuka

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia diproyeksikan menahan suku bunga acuan pada Desember 2019, namun ada peluang menggunakan relaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong kinerja sektor perbankan.

Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana menyatakan Bank Indonesia akan menahan godaan memangkas suku bunga acuan atau BI 7 Days Repo Rate (BI7DRR). Ada beberapa pertimbangan menurut Fikri yang membuat Bank Indonesia akan menahan BI7DRR.

Pertama, pekan lalu The Fed sudah menahan suku bunga dan memberi sinyal kemungkinan akan ada kenaikan pada tahun depan, seiring tingkat pengangguran yang relatif rendah di Amerika Serikat.

Pertimbangan kedua, rupiah juga masih stabil dan cenderung terapresiasi menjelang akhir tahun. Ketiga, Credit Default Swap (CDS) dan yield Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek, yaitu satu tahun masih berada pada level yang rendah, bahkan terendah setidaknya dalam 5 tahun terakhir.

“Namun ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan ke depannya oleh Bank Indonesia. Misalnya besarnya defisit neraca dagang bulan November yang diiringi potensi pelebaran defisit transaksi berjalan,” ujar Fikri kepada Bisnis, Rabu (18/12/2019).

Dia menilai, risiko lain yang mengintai adalah shortfall pajak dan deficit primary balance atau defisit keseimbangan primer yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan APBN 2019. Risiko lainnya, suku bunga kredit dan penyaluran kredit masih belum sesuai harapan.

“Karenanya masih diperlukan relaksasi sektor perbankan, melalui pemberian kebijakan akomodatif lain baik melalui penurunan Lending Facility Rate atau Giro Wajib Minimum,” sambungnya.

Fikri memerinci, masih ada masalah pada sumber dana dan risiko perbankan saat ini. Tingginya risiko itu menunjukkan kinerja perbankan yang masih kurang efisien.

Adapun keterbatasan sumber dana khususnya Dana Pihak Ketiga (DPK) masih bertumpu pada dana mahal sejenis deposito. Selain itu, risiko penyaluran kredit dengan non performing loan (NPL) masih berada di rentang 2,5 persen. Sebagai contoh, berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, NPL untuk industri pengolahan tercatat 3,65 persen, perdagangan sebesar 3,86 persen, dan konstruksi sebesar 3,55 persen.

“Sehingga secara rata-rata, net interest margin perbankan pun belum bisa ditekan ke bawah nilai 4 persen,” ujarnya.

Selain itu, biaya operasional perbankan Indonesia menurut Fikri juga masih cukup mahal. Pasalnya, karena keterbutuhan pada infrastruktur, pegawai, dan faktor penunjang lain yang belum mencapai nilai maksimum efisiensi.

Ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja menambahkan, prediksi Bank Indonesia kembali menahan suku bunga ini tak lepas dari pernyataan The Fed tidak akan mengubah kebijakan moneter sepanjang 2020, dan berpeluang kembali naik pada 2021. Pertimbangan lain karena inflasi pada 2020 diprediksi naik pada kisaran 2,5 persen sampai 4,5 persen dan rupiah juga masih akan mengalami depresiasi terukur tahun depan.

“Maka meski akan kesempatan dan ruang gerak bagi Bank Indonesia menurunkan Bi rate, tapi itu cenderung terbatas. Kami prediksikan BI baru akan memangkas suku bunga lagi pada kuartal I/2020,” ujar Enrico.


Tulisan diatas juga dapat dilihat pada tautan berikut:
ekonomi.bisnis.com/read/20191218/9/1182701/relaksasi-kebijakan-makroprudensial-masih-terbuka

Comments

Popular posts from this blog

Ketidakpastian Global Dinilai Tak Ganggu Capital Inflow ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian global beserta perlambatan ekonomi dunia tahun ini diyakini tidak banyak mengganggu aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang atau emerging markets seperti Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Terkini Bank Indonesia, sejumlah strategi pelonggaran kebijakan moneter hampir di seluruh belahan dunia belum membuahkan hasil bagi perbaikan ekonomi dunia. Laporan itu memerinci, ketegangan ekonomi akibat perang dagang membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya akan mencapai 3,0% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,6% (yoy) berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF). Adapun perbaikan diyakini mulai terjadi pada 2020 dengan perkiraan naik tipis 3,1% (yoy). Sementara itu, Bank Indonesia sendiri masih cukup optimistis memprakirakan ekonomi dunia tahun ini bisa mencapai 3,2% (yoy), dan akan membaik atau rebound pada 2020 menjadi 3,3% (yoy). Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya volume perdagangan dunia, alhasil ...

CDS Indonesia kembali naik dipicu situasi politik dalam negeri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sentimen global masih kuat menekan persepsi risiko investasi Indonesia bergerak ke level yang semakin buruk. Apalagi, kondisi politik dalam negeri yang memanas juga turut mengikis kepercayaan investor asing. Mengutip Bloomberg, indeks persepsi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun berada di level 108,75 pada perdagangan, Jumat (24/5). Dalam sepekan level tersebut naik 3,46 basis poin dan semakin meninggalkan level terendahnya di 82,40 sejak Maret lalu. Kompak, CDS Indonesia tenor 10 tahun juga cenderung naik ke level 183,00 pada perdagangan Kamis (23/5). CDS 10 tahun ini juga semakin meninggalkan level terendahnya di 157,85 sejak April lalu. Sekadar informasi, level CDS yang semakin tinggi menunjukkan kekhawatiran investor asing terhadap investasi di pasar Indonesia semakin tinggi. Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan kondisi politik dalam negeri yang sempat memanas memang mempengaruhi level CDS ja...

PR Otoritas Fiskal dan Moneter Pasca Paket Kebijakan Ekonomi

Sinyal positif mulai disebarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia seiring dengan paket kebijakan ekonomi I dan II yang telah diumumkan pada 9 dan 29 September lalu. Walaupun dinilai agak terlambat, namun setidaknya paket kebijakan yang diumumkan mulai menampakkan arah yang jelas, utamanya dalam mendorong perekonomian di sisi penawaran (supply side). Disamping itu, integrasi sisi fiskal dan moneter yang dalam satu tahun belakangan terlihat kurang padu, mulai memperlihatkan keselarasan bauran kebijakan sesuai dengan daya jangkaunya masing-masing. Walaupun begitu, baik pemerintah dan Bank Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) guna mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkesinambungan. PR Bagi Otoritas Fiskal Dari sisi pemerintah (atau dari sisi fiskal), paket kebijakan diwarnai oleh deregulasi utamanya bagi sektor investasi. Sayangnya, sepertinya hal ini baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang. Ini dikarenakan deregulasi lebih diarahka...