Skip to main content

Pemilu Beri Efek Relaksasi Pada Pasar Keuangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ajang Pemilihan Umum (Pemilu) dinilai memberikan efek relaksasi pada pasar keuangan Tanah air. Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C Permana melihat, di pasar primer khususnya, investor cenderung menahan pembelian.

"Begitupun dengan issuer (pemerintah) dalam menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara)," ujar Fikri saat dihubungi Republika.co.id, Senin (8/4).

Bagi investor, menurut Fikri, kecenderungan untuk mengambil keputusan investasi di tengah ketidakpastian dari sisi politik seperti pemilu tampaknya akan menjadi pilihan seiring dengan penantian hasil nantinya. Bercermin dari dua periode Pemilu sebelumnya, 2009 dan 2014, perilaku relaksasi, yang dilakukan hanya berdampak antara dua minggu sebelum dan dua minggu setelah waktu pemilihan. Hal tersebut khususnya sangat terlihat di pasar sekunder.

Merujuk pada data yang dirilis dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), terlihat bahwa pada Pemilu 2009, penurunan perdagangan hanya mengalami penurunan pada pekan pertama dan pekan kedua Juli saja. 

"Sedangkan Pemilu 2014, merujuk pada data DJPPR, terlihat perdangan hanya mengalami penurunan pada pekan kelima Mei serta pekan pertama dan kedua Juli," tambah Fikri. 

Fikri mengatakan dampak yang sama juga akan terjadi pada investor asing. Menurutnya, dalam menentukan pilihan investasi mereka di SBN Indonesia, investor asing sebenarnya lebih cenderung melihat faktor nilai tukar rupiah serta kondisi tingkat suku bunga baik return, kupon ataupun yield.


Tulisan berikut juga dapat diakses pada tautan berikut:

Comments

Popular posts from this blog

Ketidakpastian Global Dinilai Tak Ganggu Capital Inflow ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian global beserta perlambatan ekonomi dunia tahun ini diyakini tidak banyak mengganggu aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang atau emerging markets seperti Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Terkini Bank Indonesia, sejumlah strategi pelonggaran kebijakan moneter hampir di seluruh belahan dunia belum membuahkan hasil bagi perbaikan ekonomi dunia. Laporan itu memerinci, ketegangan ekonomi akibat perang dagang membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya akan mencapai 3,0% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,6% (yoy) berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF). Adapun perbaikan diyakini mulai terjadi pada 2020 dengan perkiraan naik tipis 3,1% (yoy). Sementara itu, Bank Indonesia sendiri masih cukup optimistis memprakirakan ekonomi dunia tahun ini bisa mencapai 3,2% (yoy), dan akan membaik atau rebound pada 2020 menjadi 3,3% (yoy). Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya volume perdagangan dunia, alhasil ...

CDS Indonesia kembali naik dipicu situasi politik dalam negeri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sentimen global masih kuat menekan persepsi risiko investasi Indonesia bergerak ke level yang semakin buruk. Apalagi, kondisi politik dalam negeri yang memanas juga turut mengikis kepercayaan investor asing. Mengutip Bloomberg, indeks persepsi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun berada di level 108,75 pada perdagangan, Jumat (24/5). Dalam sepekan level tersebut naik 3,46 basis poin dan semakin meninggalkan level terendahnya di 82,40 sejak Maret lalu. Kompak, CDS Indonesia tenor 10 tahun juga cenderung naik ke level 183,00 pada perdagangan Kamis (23/5). CDS 10 tahun ini juga semakin meninggalkan level terendahnya di 157,85 sejak April lalu. Sekadar informasi, level CDS yang semakin tinggi menunjukkan kekhawatiran investor asing terhadap investasi di pasar Indonesia semakin tinggi. Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan kondisi politik dalam negeri yang sempat memanas memang mempengaruhi level CDS ja...

PR Otoritas Fiskal dan Moneter Pasca Paket Kebijakan Ekonomi

Sinyal positif mulai disebarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia seiring dengan paket kebijakan ekonomi I dan II yang telah diumumkan pada 9 dan 29 September lalu. Walaupun dinilai agak terlambat, namun setidaknya paket kebijakan yang diumumkan mulai menampakkan arah yang jelas, utamanya dalam mendorong perekonomian di sisi penawaran (supply side). Disamping itu, integrasi sisi fiskal dan moneter yang dalam satu tahun belakangan terlihat kurang padu, mulai memperlihatkan keselarasan bauran kebijakan sesuai dengan daya jangkaunya masing-masing. Walaupun begitu, baik pemerintah dan Bank Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) guna mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkesinambungan. PR Bagi Otoritas Fiskal Dari sisi pemerintah (atau dari sisi fiskal), paket kebijakan diwarnai oleh deregulasi utamanya bagi sektor investasi. Sayangnya, sepertinya hal ini baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang. Ini dikarenakan deregulasi lebih diarahka...