Skip to main content

Menteri Enterpreneur dan Peluang Perbankan



Relatif datarnya reaksi pasar, tergambar pada nilai IHSG dan kurs yang tidak sefantastis seperti yang diekspektasikan pelaku pasar sebelumnya, tentunya bisa dimaklumi. Banyaknya muka baru yang belum teruji sebagai birokrat, serta faktor eksternal yang turut menghambat akselerasi data perekonomian semenjak pelantikan (per 27 oktober 2014) merupakan alasan utama. Walaupun begitu, harapan untuk Indonesia yang lebih baik tentunya tetap diletakkan di pundak para tim ekonomi ini. Satu hal yang menarik dilihat dari para tim ekonomi (tabel 1) ini adalah komposisi menteri yang sebagiannya berlatar belakang dari bisnis (enterpreneur). Setidaknya hal ini sangat terlihat dari sosok Menteri Peridustrian (Saleh Husin), Menteri Perdagangan (Rachmat Gobel), Menteri BUMN (Rini Soemarno), Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) sosok Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti). 
Disamping itu, perlu diingat bahwa beberapa menteri yang duduk saat ini juga pernah menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Dengan mencoba sedikit menelisik cara pandang “men-teri entrepreneur” ini, yang lebih menganut paham pragmatis. Ditambah ideologi yang dikenal dengan common-sense utilitarianism, dimana tujuan utama lebih kepada best-practice, efisiensi dan  cenderung bersikap profit oriented, maka birokrasi yang controlism mulai ditinggalkan.

Tabel 1 : Nama Tim Ekonomi Kabinet Kerja Jokowi-JK


Nama
Jabatan
Sofyan Djalil
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bambang Brodjonegoro
Menteri Keuangan
Andrinof Chaniago
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Saleh Husin
Menteri Perindustrian
Rachmat Gobel
Menteri Perdagangan
Rini Soemarno
Menteri BUMN
Ignasius Jonan
Menteri Perhubungan
Sudirman Said
Menteri Energi Sumber Daya Mineral
Amran Sulaiman
Menteri Pertanian
Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan
Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Indroyo Susilo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
























Merujuk pada hasil laporan World Economic Forum dalam Global Competitive Index Report Indonesia 2014-2015 (gambar 1). Dimana 2 dari 5 hal utama yang menjadi masalah utama dalam melakukan bisnis yang terkait dengan birokrasi, yakni korupsi (corruption) dan birokrasi yang inefisien (inefficient government bureaucracy). Tentunya kemungkinan besar para “menteri entrepreneur” akan menjadikan 2 hal tersebut sebagai target awal yang akan diminimalisir di masa kepemimpin mereka. Kembali merujuk penelitian Kuncoro (2006)[1] yang menyatakan bahwa banyak pelaku bisnis di Indonesia cenderung melakukan strategi less-visible dan less-formal (tidak menca-tatkan perusahaan mereka) ke pihak terkait (BPS dan lainnya). Utamanya oleh pelaku bisnis Kecil-Menengah (dengan jum-lah tenaga kerja ≤ 20 orang).


Tabel  2 : The Most Problematic Factors For Doing Business In Indonesia (WEF, 2014)


Corruption                               ; 15,7%
Acces to financing                    ; 10,6%
Inflation                                   ; 9,5%
Inefficient govt bureaucracy    ; 8,3%
Inequality of infrastructure      ; 7,5%
Policy instability                      ; 6,9%
Foreign currency regulation     ; 5,9%
Poor work ethic of labor force ; 5,3%
Tax rates                                  ; 5,3%
Government instability/coups  ; 5,2%
Restrictive labor regulation     ; 4,9%
Crime and theft                       ; 4,5%
Tax regulation                          ; 2,9%
Poor public health                   ; 2,3%
Insufficient capacity to innovate ; 1,3%


Ini dilakukan demi menghindari perlakuan birokrasi (petugas pajak, regulasi, pemimpin daerah dan biaya lainnya), yang mendorong terciptanya high-cost economy. Sehingga apabila “menteri entrepreneur” mampu meminimalisir efek jeleknya birokrasi (dengan bantuan “middle manager” mereka sebagai “agent of change”), maka akan membuat pelaku bisnis semakin bergairah. Salah satu bentuknya melalui pencatatan usaha mereka. Bagi Bank, tentu ini prospek yang sangat baik (utamanya bagi bisnis Kecil-Menengah), dengan terpenuhinya aspek collateral, sehingga kemungkinan permintaan kredit di bisnis yang terkait akan semakin tinggi. (FCP)


[1] Decentralization and Corruption in Indonesia:Manufacturing Firms Survival under Decentralization, Kuncoro (2006)





 Telah di publish di Update Makro Panin-November

12 December 2014 (16.20 WIB)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ketidakpastian Global Dinilai Tak Ganggu Capital Inflow ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian global beserta perlambatan ekonomi dunia tahun ini diyakini tidak banyak mengganggu aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang atau emerging markets seperti Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Terkini Bank Indonesia, sejumlah strategi pelonggaran kebijakan moneter hampir di seluruh belahan dunia belum membuahkan hasil bagi perbaikan ekonomi dunia. Laporan itu memerinci, ketegangan ekonomi akibat perang dagang membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya akan mencapai 3,0% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,6% (yoy) berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF). Adapun perbaikan diyakini mulai terjadi pada 2020 dengan perkiraan naik tipis 3,1% (yoy). Sementara itu, Bank Indonesia sendiri masih cukup optimistis memprakirakan ekonomi dunia tahun ini bisa mencapai 3,2% (yoy), dan akan membaik atau rebound pada 2020 menjadi 3,3% (yoy). Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya volume perdagangan dunia, alhasil ...
Post a Comment
Read more

CDS Indonesia kembali naik dipicu situasi politik dalam negeri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sentimen global masih kuat menekan persepsi risiko investasi Indonesia bergerak ke level yang semakin buruk. Apalagi, kondisi politik dalam negeri yang memanas juga turut mengikis kepercayaan investor asing. Mengutip Bloomberg, indeks persepsi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun berada di level 108,75 pada perdagangan, Jumat (24/5). Dalam sepekan level tersebut naik 3,46 basis poin dan semakin meninggalkan level terendahnya di 82,40 sejak Maret lalu. Kompak, CDS Indonesia tenor 10 tahun juga cenderung naik ke level 183,00 pada perdagangan Kamis (23/5). CDS 10 tahun ini juga semakin meninggalkan level terendahnya di 157,85 sejak April lalu. Sekadar informasi, level CDS yang semakin tinggi menunjukkan kekhawatiran investor asing terhadap investasi di pasar Indonesia semakin tinggi. Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan kondisi politik dalam negeri yang sempat memanas memang mempengaruhi level CDS ja...
Post a Comment
Read more

PR Otoritas Fiskal dan Moneter Pasca Paket Kebijakan Ekonomi

Sinyal positif mulai disebarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia seiring dengan paket kebijakan ekonomi I dan II yang telah diumumkan pada 9 dan 29 September lalu. Walaupun dinilai agak terlambat, namun setidaknya paket kebijakan yang diumumkan mulai menampakkan arah yang jelas, utamanya dalam mendorong perekonomian di sisi penawaran (supply side). Disamping itu, integrasi sisi fiskal dan moneter yang dalam satu tahun belakangan terlihat kurang padu, mulai memperlihatkan keselarasan bauran kebijakan sesuai dengan daya jangkaunya masing-masing. Walaupun begitu, baik pemerintah dan Bank Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) guna mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkesinambungan. PR Bagi Otoritas Fiskal Dari sisi pemerintah (atau dari sisi fiskal), paket kebijakan diwarnai oleh deregulasi utamanya bagi sektor investasi. Sayangnya, sepertinya hal ini baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang. Ini dikarenakan deregulasi lebih diarahka...
Post a Comment
Read more