Skip to main content

Menanti Efek Kenaikan Harga BBM Bersubsidi




     Pelantikan Jokowi – Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2014 – 2019 yang dilaksanakan 20 oktober 2014 telah memberikan harapan bagi Indonesia baru.

  Namun di dalam euphoria pelantikan presiden-wakil presiden baru ini, mereka malah dihadapkan pada beban subsidi BBM (yang dianggarkan sebesar Rp. 210.7 T pada APBN 2014) yang dimungkinkan membengkak dan terancam membebani APBN sendiri.

Tekanan subsidi BBM terhadap APBN sendiri setidaknya dikarenakan dua asumsi makro utama yang tertuang di APBN 2014 yang sedikit meleset dari perkiraan, disamping konsumsi BBM subsidi yang over-demand. Pertama, harga ICP (Indonesia Crude Price) yang dialokasikan hanya sebesar Rp. 210.7 T dengan
harga dalam APBN yang diasumsikan sebesar USD 105 per barel, namun nyatanya harga ICP per September USD telah menembus harga 109.69 per barel. Kedua, hal ini diperparah dengan nilai tukar yang di APBN 2014 hanya diasumsikan sebesar Rp. 10,500/USD, namun nyatanya kurs tengah BI malah telah menyentuh angka rata-rata sebesar Rp. 11,976/USD di bulan September ini.

Mengingat dua hal tersebut, tidak salah kiranya jika hal utama yang dilakukan oleh Jokowi-JK setelah dilantik, demi menyelamatkan APBN, adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kontan (23 september 2014) mengatakan bahwa kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi akan sebesar 3.000 per liter pada November 2014. Namun, tentunya ini akan menimbulkan goncangan utamanya bagi kelompok masyarakat bawah yang memiliki purchasing power (daya beli) yang terbatas.

Mendorong peningkatan inflasi tentu akan menjadi isu utama yang timbul. Mengingat direct effect berupa kenaikan biaya transportasi dan logistik. Lainnya yang juga akan terimbas langsung karena kenaikan harga BBM adalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Sebabnya sebesar 39.15% pembangkit listrik Indonesia masih bersumber dari BBM dan sejenisnya (Pusdatin ESDM, 2014). Belum ditambah dengan multiplier effect lainnya.

Deputi bidang Statistik dan Neraca BPS Sasmito Hadi Wibowo, memprediksikan, jika harga BBM bersubsidi naik sebesar Rp 3.000 per liter, laju inflasi kemungkinan bisa naik 1,5%. Disamping itu, Bank Indonesia (BI) juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) juga akan memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0.3 - 0.4 %. Ditambah dengan efek “ikutan” lainnya, sehingga dimungkinkan total efek kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah inflasi sebesar 2%-3% hingga akhir tahun. 

Disisi moneter, kenaikan inflasi tentunya akan direspon oleh Bank Indonesia (sesuai ITF framework) dengan meningkatkan BI-rate. Efek lanjutannya tentu juga akan direspon oleh pihak perbankan dengan meningkatkan suku bunga mereka. Dengan asumsi sumber pendanaan yang masih terbatas, maka perebutan DPK akan makin ketat.

Mengingat efek yang ditimbulkan karena kenaikan harga BBM bersubsidi ini, maka diharapkan pemerintah baru mendatang juga mengakomodasi adanya jaring pengaman agar daya beli masayarakat (yang juga berimbas pada jumlah penduduk miskin) tetap terjaga. Begitupun dengan program pencegahan bersifat spekulasi yang biasa dilakukan oleh pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari keadaan ini. (FCP)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ketidakpastian Global Dinilai Tak Ganggu Capital Inflow ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian global beserta perlambatan ekonomi dunia tahun ini diyakini tidak banyak mengganggu aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang atau emerging markets seperti Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Terkini Bank Indonesia, sejumlah strategi pelonggaran kebijakan moneter hampir di seluruh belahan dunia belum membuahkan hasil bagi perbaikan ekonomi dunia. Laporan itu memerinci, ketegangan ekonomi akibat perang dagang membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya akan mencapai 3,0% (yoy) dari tahun sebelumnya 3,6% (yoy) berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF). Adapun perbaikan diyakini mulai terjadi pada 2020 dengan perkiraan naik tipis 3,1% (yoy). Sementara itu, Bank Indonesia sendiri masih cukup optimistis memprakirakan ekonomi dunia tahun ini bisa mencapai 3,2% (yoy), dan akan membaik atau rebound pada 2020 menjadi 3,3% (yoy). Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya volume perdagangan dunia, alhasil ...
Post a Comment
Read more

CDS Indonesia kembali naik dipicu situasi politik dalam negeri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sentimen global masih kuat menekan persepsi risiko investasi Indonesia bergerak ke level yang semakin buruk. Apalagi, kondisi politik dalam negeri yang memanas juga turut mengikis kepercayaan investor asing. Mengutip Bloomberg, indeks persepsi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun berada di level 108,75 pada perdagangan, Jumat (24/5). Dalam sepekan level tersebut naik 3,46 basis poin dan semakin meninggalkan level terendahnya di 82,40 sejak Maret lalu. Kompak, CDS Indonesia tenor 10 tahun juga cenderung naik ke level 183,00 pada perdagangan Kamis (23/5). CDS 10 tahun ini juga semakin meninggalkan level terendahnya di 157,85 sejak April lalu. Sekadar informasi, level CDS yang semakin tinggi menunjukkan kekhawatiran investor asing terhadap investasi di pasar Indonesia semakin tinggi. Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan kondisi politik dalam negeri yang sempat memanas memang mempengaruhi level CDS ja...
Post a Comment
Read more

PR Otoritas Fiskal dan Moneter Pasca Paket Kebijakan Ekonomi

Sinyal positif mulai disebarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia seiring dengan paket kebijakan ekonomi I dan II yang telah diumumkan pada 9 dan 29 September lalu. Walaupun dinilai agak terlambat, namun setidaknya paket kebijakan yang diumumkan mulai menampakkan arah yang jelas, utamanya dalam mendorong perekonomian di sisi penawaran (supply side). Disamping itu, integrasi sisi fiskal dan moneter yang dalam satu tahun belakangan terlihat kurang padu, mulai memperlihatkan keselarasan bauran kebijakan sesuai dengan daya jangkaunya masing-masing. Walaupun begitu, baik pemerintah dan Bank Indonesia masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) guna mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkesinambungan. PR Bagi Otoritas Fiskal Dari sisi pemerintah (atau dari sisi fiskal), paket kebijakan diwarnai oleh deregulasi utamanya bagi sektor investasi. Sayangnya, sepertinya hal ini baru akan berdampak dalam jangka menengah-panjang. Ini dikarenakan deregulasi lebih diarahka...
Post a Comment
Read more