Menanti Efek Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pelantikan Jokowi – Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2014 – 2019 yang dilaksanakan 20 oktober 2014 telah memberikan harapan bagi Indonesia baru.   Namun di dalam euphoria pelantikan presiden-wakil presiden baru ini, mereka malah dihadapkan pada beban subsidi BBM (yang dianggarkan sebesar Rp. 210.7 T pada APBN 2014) yang dimungkinkan membengkak dan terancam membebani APBN sendiri. Tekanan subsidi BBM terhadap APBN sendiri setidaknya dikarenakan dua asumsi makro utama yang tertuang di APBN 2014 yang sedikit meleset dari perkiraan, disamping konsumsi BBM subsidi yang over-demand. Pertama, harga ICP (Indonesia Crude Price) yang dialokasikan hanya sebesar Rp. 210.7 T dengan

harga dalam APBN yang diasumsikan sebesar USD 105 per barel, namun nyatanya harga ICP per September USD telah menembus harga 109.69 per barel. Kedua, hal ini diperparah dengan nilai tukar yang di APBN 2014 hanya diasumsikan sebesar Rp. 10,500/USD, namun nyatanya kurs tengah BI malah telah menyentuh angka rata-rata sebesar Rp. 11,976/USD di bulan September ini. Mengingat dua hal tersebut, tidak salah kiranya jika hal utama yang dilakukan oleh Jokowi-JK setelah dilantik, demi menyelamatkan APBN, adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kontan (23 september 2014) mengatakan bahwa kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi akan sebesar 3.000 per liter pada November 2014. Namun, tentunya ini akan menimbulkan goncangan utamanya bagi kelompok masyarakat bawah yang memiliki purchasing power (daya beli) yang terbatas. Mendorong peningkatan inflasi tentu akan menjadi isu utama yang timbul. Mengingat direct effect berupa kenaikan biaya transportasi dan logistik. Lainnya yang juga akan terimbas langsung karena kenaikan harga BBM adalah kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Sebabnya sebesar 39.15% pembangkit listrik Indonesia masih bersumber dari BBM dan sejenisnya (Pusdatin ESDM, 2014). Belum ditambah dengan multiplier effect lainnya. Deputi bidang Statistik dan Neraca BPS Sasmito Hadi Wibowo, memprediksikan, jika harga BBM bersubsidi naik sebesar Rp 3.000 per liter, laju inflasi kemungkinan bisa naik 1,5%. Disamping itu, Bank Indonesia (BI) juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) juga akan memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0.3 - 0.4 %. Ditambah dengan efek “ikutan” lainnya, sehingga dimungkinkan total efek kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah inflasi sebesar 2%-3% hingga akhir tahun.  Disisi moneter, kenaikan inflasi tentunya akan direspon oleh Bank Indonesia (sesuai ITF framework) dengan meningkatkan BI-rate. Efek lanjutannya tentu juga akan direspon oleh pihak perbankan dengan meningkatkan suku bunga mereka. Dengan asumsi sumber pendanaan yang masih terbatas, maka perebutan DPK akan makin ketat. Mengingat efek yang ditimbulkan karena kenaikan harga BBM bersubsidi ini, maka diharapkan pemerintah baru mendatang juga mengakomodasi adanya jaring pengaman agar daya beli masayarakat (yang juga berimbas pada jumlah penduduk miskin) tetap terjaga. Begitupun dengan program pencegahan bersifat spekulasi yang biasa dilakukan oleh pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari keadaan ini. (FCP)